Kasus Petrus (Penembakan Misterius) di Era Orde Baru

Kasus Penembakan Misterius (Petrus) merupakan salah satu peristiwa kontroversial di era Orde Baru yang terjadi pada awal 1980-an. Operasi ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan keamanan pemerintahan Presiden Soeharto dalam upaya memberantas kejahatan, terutama premanisme di berbagai kota besar di Indonesia. Meskipun dianggap efektif dalam menekan angka kriminalitas, metode yang digunakan menimbulkan banyak kritik karena melibatkan pembunuhan di luar proses hukum.

Latar Belakang Kasus Petrus

Pada awal 1980-an, tingkat kejahatan di beberapa kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya meningkat pesat. Pemerintah Orde Baru, melalui aparat keamanan, kemudian melakukan operasi rahasia untuk menumpas kelompok-kelompok kriminal yang dianggap mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Petrus dilakukan dengan cara mengeksekusi para pelaku kejahatan yang masuk dalam daftar target. Banyak korban ditemukan tewas dengan tanda-tanda luka tembak dan sering kali jenazahnya dibiarkan di tempat umum sebagai peringatan bagi kelompok kriminal lainnya.

Pelaksanaan dan Dampak Petrus

Operasi ini berlangsung dengan metode berikut:

1. Identifikasi dan pencatatan nama-nama individu yang dianggap sebagai preman atau pelaku kriminal.
2. Peringatan awal kepada target dengan penyebaran selebaran atau peringatan tidak langsung.
3. Eksekusi terhadap target yang dianggap masih melakukan kejahatan.

Dampak dari kebijakan ini cukup signifikan:

• Penurunan angka kriminalitas: Setelah operasi ini berlangsung, tingkat kejahatan di berbagai kota menurun drastis.
• Ketakutan di masyarakat: Banyak warga hidup dalam ketakutan, terutama mereka yang memiliki keterkaitan dengan dunia kriminal atau yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan.
• Kritik dari kelompok HAM: Organisasi hak asasi manusia mengecam operasi ini karena dianggap melanggar prinsip-prinsip keadilan dan hak hidup.

Kontroversi dan Warisan Petrus

Kasus Petrus tetap menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah Orde Baru. Hingga kini, tidak ada pertanggungjawaban resmi dari pemerintah terhadap operasi ini. Beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan ini mencerminkan pendekatan otoriter dalam menjaga stabilitas negara, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk pelanggaran HAM yang serius.

Dengan reformasi yang terjadi setelah kejatuhan Orde Baru, metode serupa tidak lagi digunakan secara terang-terangan. Namun, peristiwa ini tetap menjadi bahan kajian dalam memahami kebijakan keamanan negara serta dampaknya terhadap masyarakat sipil di Indonesia.

Kesimpulan

Kasus Penembakan Misterius (Petrus) merupakan salah satu kebijakan kontroversial di era Orde Baru yang menyoroti pendekatan keras dalam menanggulangi kriminalitas. Meskipun berhasil menekan kejahatan, kebijakan ini juga meninggalkan trauma dan pelanggaran HAM yang hingga kini masih menjadi bagian dari perdebatan sejarah Indonesia.